SOAL DAN JAWABAN EVALUASI AKADEMIK MOOC PPPK TAHUN 2022 PAKET 1
SOAL DAN JAWABAN EVALUASI AKADEMIK MOOC PPPK TAHUN 2022 PAKET 1
Paket 1
1. Contoh perilaku seorang PNS yang diharapkan berkaitan dengan transparansi dan akses Informasi, yaitu
a. PNS tidak akan mengungkapkan informasi resmi selain yang dipersyaratkan oleh hukum atau otorisas yang diberikan oleh institusi (Materi akuntabilitas PNS hal. 60)
b. PNS memberikan informasi seluas-luasnya tanpa memperhatikan informasi tersebut bersifat rahasia atau tidak
c. PNS memanfaatkan data dan informasi untuk keuntungan pribadi atau komersial untuk diri mereka sendiri atau kelompok tertentu
d. PNS memberikan informasi yang tidak resmi dan belum teruji kebenarannya kepada masyarakat
2. Berikut ini contoh cara mengidentifikasi konflik kepentingan, kecuali:
a. Memisahkan tugas publik dengan kepentingan pribadi
b. Sejauhmana potensi terhadap kerugian instansi atau negara
c. Mengidentifikasi apakah bertentangan dengan kewajiban publik
d. Mengidentifikasi bagaimana agar dapat memberikan keuntungan finansial bagi pribadi (Materi akuntabilitas PNS hal.53)
3. Secara umum, substansi laporan kinerja pada instansi pemerintah berisi sebagai berikut, kecuali:
a. Perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu
b. Pengukuran dan analisis capaian kinerja
c. Akuntabilitas keuangan
d. Sarana dan prasarana yang dimiliki instansi (Materi akuntabilitas PNS hal. 24)
4. Situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan seorang PNS adalah sebagai berikut, kecuali:
a. Melakukan kerjasama dengan lembaga lain melalui kesepakatan resmi (MoU) atas nama instansi (Materi akuntabilitas PNS hal. 65-66)
b. Hubungan dengan orang-orang yang berurusan dengan instansinya yang melampaui tingkat hubungan kerja profesional
c. Menerima hadiah dari pihak tertentu untuk melancarkan suatu proyek dengan prosedur yang tidak sesuai ketentuan
d. Memiliki saham di suatu perusahaan yang sedang mengikuti proses pengadaan barang dan jasa di instansinya
5. Pemerintah sudah memulai program pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme secara elektronik (e-procurement) dengan tujuan memudahkan prosedur dan meminimalisir Kasus KKN. Hal
a. Akuntabilitas kejujuran dan hukum
b. Akuntabilitas proses (Materi akuntabilitas PNS hal. 22)
c. Akuntabilitas kepercayaan
d. Akuntabilitas program
6. Nama Pahlawan Nasional Otto Iskandar Dinata disebut juga sebagai :
a. Si Manuk Dadali
b. Si Jalak Harupat (Materi nasionalisme hal. 60-62)
c. Si Jalak dari Bandung
d. Si Burung Jalak
7. Sejarah awal kebangkitan nasionalisme di lndonesia ditandai dengan berdirinya.…
a. Sarekat lslam
b. Budi Utomo (Materi Nasionalisme hal. 60)
c. Taman Siswa
d. lndische parte
8. Pergerakan nasional yang memperjuangkan cita cita lndonesia merdeka melaksanakan dengan taktik kooperasi, artinya
a. Menolak kerjasama dengan pemerintah Belandaa
b. Melakukan kerjasama dengan pemerintah Belanda (Sumber : Kamus Besar Bahasa Indonesia)
c. Melakukan aksi gerakan politik di bawah tanah
d. Mendirikan koperasi untuk memperkuat koperasi lndonesia
9. Program DPRD Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah mengevaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui jadwal agrowisata terpadu. Kebijakan tersebut sedang dirumuskan Pemerintah dan DPRD Kabupaten Wonogiri sehingga didapatkan informasi yang benar dan pada waktu yang sempurna bagi pembuat dan pelaku kebijakan. Untuk itu, kriteria penilaian kebijakan publik yang dipakai DPRD tersebut adalah
a. Relevansi
b. Validitas
c. Daya Guna
d. Objektivitas
10. Salah satu faktor yang menjadikan beberapa masyarakat Indonesia tidak mau melaksanakan kebijakan anti pornografi bila telah dilegitimasi pemerintah, adalah
a. Adanya dugaan korupsi dalam perumusan kebijakan antipornografi tersebut.
b. Adanya tidak patuhan selektif terhadap hukum
c. Banyaknya anggota legislatif wanita yang masih permisif terhadap pornografi
d. Pemerintah RI yang kini berasal dari partai yang tidak popular
11. Berdasarkan model inkremental, pada negara-negara berkembang, landasan bagi para pembuat kebijakan publik dalam menciptakan kebijakan adalah
a. Hasil kesepakatan antar elit politik menyerupai yang terjadi di Thailand
b. Hasil penelitian dan pengkajian yang valid dan reliabel para akademisi akan kebijakan
c. Hasil dari pengamatan detil dan menyeluruh menyerupai yang dilakukan pemerintah RI dikala menyusun jadwal rekonstruksi provinsi NAD pasca tsunami
d. Hasil penilaian dan dan analisis empiris terhadap jadwal dan kebijakan publik yang telah dilaksanakan
12. Walaupun sejak awal berdirinya Budi Utomo tidak terlibat dalam bidang politik, tetapi pada masa tahun 1915 organisasi ini mulai terjun dalam kancah politik melalui tindakan?
a. Mengusulkan pembentukan Volksraad (dewan rakyat) bagi pribumi (Materi nasionalisme hal. 62)
b. memajukan pendidikan bagi kaum bumiputera
c. memelopori terbentuknya organisasi modern pertama di Indonesia
d. pembentukan organisasi wanita putri mardika
13. Etika merupakan cabang filsafat moral yang mencoba mencari jawaban untuk
menentukan serta mempertahankan secara rasional teori yang berlaku secara umum tentang benar dan salah serta baik dan buruk. Pernyataan tersebut adalah pengertian etika menurut:
a. Frederickson dan Hart
b. Mc Donalds
c. Collins Cobuild
d. Gene Blocker (Materi etika public hal. 10-11)
14. Ketaatan memenuhi ketentuan waktu kerja itulah menjadi dasar terwujudnya disiplin kinerja aparatur dan kinerja instansi pemerintah secara keseluruhan, merupakan:
a. Pelanggaran Etika Publik
b. Penyimpangan Moral
c. Pelanggaran Integritas
d. Wujud perilaku beretika (Materi etika public hal. 59)
15. Perilaku yang tidak dapat menjadi teladan dalam menegakkan etika dan integritas publik di lingkungan kerja anda adalah:
a. Mendahulukan pelayanan masyarakat daripada kepentingan pribadi
b. Menjadi pengguna narkoba dan suka berjudi (Etika public)
c. Hadir tepat waktu untuk menyelesaikan tugas di kantor
d. Menegakkan hukum dan peraturan sesuai ketentuan yang berlaku
16. Dalam konteks Indonesia, menurut Azyumardi Azra, nilai-nilai etika sebenarnya tidak hanya terkandung dalam ajaran agama dan ketentuan hukum, tetapi juga dalam social decorum. Apakah yang dimaksud dengan social decorum?
a. Peraturan perundangan
b. Kewenangan
c. Kekuasaan
d. Kepantasan social (Materi etika public hal 9)
17. Menurut Catalano, etika sebenarnya dapat dipahami sebagai: 1.sistem penilaian perilaku serta keyakinan untuk menentukan perbuatan yang pantas guna menjamin adanya perlindungan hak-hak individu 2.mencakup cara-cara dalam pengambilan keputusan untuk membantu membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk 3.mengarahkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai nilai-nilai yang dianut.
a. Hanya 1 dan 2 yang benar
b. Hanya 1 dan 3 yang benar
c. Hanya 2 dan 3 yang benar
d. 1, 2 dan 3 yang benar (Materi etika public hal 9)
18. Selama ini instansi pemerintah mengusulkan formasi perekrutan PNS bukan semata- mata berdasarkan kebutuhan. Misalnya PNS hakim di pengadilan yang direkrut karena kedekatan. Hal ini berdampak kepada:
a. kita kekurangan hakim yang tidak baik dan kelebihan hakim yang baik
b. kita kekurangan hakim yang baik dan kelebihan hakim yang tidak baik (materi etika public hal 59-60)
c. kita kelebihan hakim yang baik dan kekurangan hakim yang tidak baik
d. kita kelebihan hakim yang tidak baik dan kekurangan hakim yang tidak baik
19. Dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, ketentuan mengenai tingkat dan jenis hukuman disiplin (ringan, sedang, berat) dibuat lebih jelas dengan derajat
pelanggaran dan sistem sanksi yang rinci. Berikut ketentuan hukuman atau sanksi yang paling tepat
a. hukuman disiplin ringan bisa diberlakukan jika sasaran kerja pegawai kurang dari 10%
b. hukuman disiplin sedang bisa diberlakukan jika sasaran kerja pegawai kurang dari 15%
c. hukuman disiplin berat bisa diberlakukan jika sasaran kerja pegawai kurang dari 25% (materi etika public hal. 50)
d. hukuman disiplin sangat berat bisa diberlakukan jika sasaran kerja pegawai kurang dari 30%
20. Hal yang mencerminkan nilai keunggulan produk/jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhannya, merupakan konsep dari :
a. Mutu (Materi komitmen mutu hal 23)
b. Kreativitas
c. Efisien
d. Inovatif
21. Proses inovasi yang terjadi secara perlahan disebut :
a. Revolusioner
b. Demesioner
c. Evolusioner (Materi komitmen mutu hal 16)
d. Temporer
22. Complier adalah:
a. Individu atau kelompok dimana pekerjaan utama dirancang untuk membantu mereka
b. Individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dengan kinerja organisasi atau sistem pemerintah
c. Subyek penegakkan, yaitu mereka yang harus mematuhi hukum dan peraturan, misalnya wajib pajak (Materi komitmen mutu hal 112)
d. Individu atau kelompok lain dimana pekerjaan dirancang untuk memberi manfaat kepada mereka tetapi sifatnya tidak langsung kepada pelanggan utama
23. Yang bukan merupakan pemicu terjadinya inovasi dari luar adalah :
a. Pergeseran selera pasar
b. Perkembangan ekonomi
c. Pergeseran gaya hidup
d. Dorongan melakukan perubahan (Materi komitmen mutu hal 14)
24. Landasan pikir yang memungkinkan terjadinya sebuah inovasi adalah :
a. Keberanian berimajinasi/berinisiatif untuk menampilkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis
b. Keberanian berimajinasi/berinisiatif untuk menampilkan kreativitas dan kemampuan berpikir dinamis
c. Keberanian berimajinasi/berinisiatif untuk menampilkan kreativitas dan kemampuan berpikir sinergis
d. Keberanian berimajinasi/berinisiatif untuk menampilkan kreativitas dan kemampuan berpikir populis
25. Aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya :
a. Kualitas produk dan layanan yang prima
b. Birokrasi yang bersih, berwibawa dan terhormat
c. Iklim atau budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi (Materi komitmen mutu hal. 172)
d. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
26. Yang tidak termasuk nilai-nilai dasar Anti Korupsi adalah:
a. Jujur
b. Peduli
c. Simpati (Materi mata diklat anti korupsi hal 50)
d. Mandiri
27. Yang tidak bisa dikategorikan nilai-nilai anti korupsi adalah:
a. Jujur, mandiri dan peduli
b. Jujur, empati dan adil (Mata diklat anti korupsi hal 50)
c. Jujur, tanggung jawab, sederhana
d. Jujur, berani, kerja keras.
28. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Bentuk korupsi ini disebut:
a. Kerugian keuangan negara
b. Suap Menyuap
c. Benturan kepentingan dalam jabatan
d. Penggelapan dalam jabatan
29. Dalam UU No 31 tahun 1999, jo UU No 21 tahun 2001, dijelaskan bentuk- bentuk/jenis korupsi. Seorang yang memberikan sejumlah uang kepada pejabat yang berwenang agar nantinya mendapatkan proyek, dikategorikan?
a. Kerugian Keuangan Negara
b. Perbuatan Curang
c. Penyuapan
d. Gratifikasi
30. Menurut Robert Klitgaard Formula for Corruption adalah C = M + D – A yang merupakan akronim dari:
a. Corruption/Korupsi (C); Menipu (M); Delegasi (D) dan Akuntabilitas
b. Corruption/Korupsi (C), Monopoli (M), Diskcresi/Diskresi/ keleluasaan dan akuntabilitas (materi mata diklat anti korupsi hal 24)
c. Corruption/Korupsi (C); manipulasi (M), Diskriminasi (D) dan akuntabilitas
d. Corruption/Korupsi (C); Monopoli (M), Diskriminasi (D) dan Apresiasi (A)
31. Dampak korupsi dalam kehidupan merusak untuk jangka waktu yang lama, yaitu merusak reputasi:
a. Keluarga besar, yang akan hancur, terbawa sampai ke anak cucu, merusak nama besar keluarga.
b. Diri pribadi, keluarga besar, masyarakat dan proses kehidupan yang lebih luas
c. Menghancurkan masa depan anak- anaknya.
d. Membuat rakyat semakin miskin, karena harga-harga semakin mahal.
32. Pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme disebut dengan:
a. Manajemen ASN (materi manajemen ASN hal 14)
b. Seleksi ASN
c. Profesi ASN
d. Perjanjian Kerja ASN
33. Sistem pemilihan pejabat berdasarkan afiliasi politik, keterbatasan akses informasi mengenai promosi, dan ketidakjelasan indikator dalam pelaksanaan promosi disebut dengan:
a. Sistem merit
b. Spoil system (materi manajeman ASN hal 31)
c. Sistem penilaian kinerja
d. Sistem Kepangkatan
34. Hal utama yang menjadi pertimbangan dalam manajemen ASN berdasarkan sistem merit adalah:
a. Kualifikasi, kompetensi dan kinerja ASN (materi manajeman ASN hal 30)
b. Kompetensi, kualifikasi dan afiliasi politik ASN
c. Gender, kompetensi dan kinerja ASN
d. Kondisi kecacatan, kinerja dan kompetensi ASN
35. Keuntungan diterapkannya sistem merit bagi organisasi dan pegawai antara lain, kecuali:
a. Organisasi dapat mengarahkan SDM-nya untuk dapat mempertanggungjawabkan keberadaannya
b. Organisasi dapat menggunakan SDM-nya secara efektif dan efisien
c. Mengakomodasi pertimbangan subjektif dalam penilaian seorang ASN (materi manajeman ASN hal 27)
d. Menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai
36. Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas proporsionalitas, yaitu:
a. Mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan
b. Pengelolaan Pegawai ASN didasarkan pada satu sistem pengelolaan yang terpadu secara nasional
c. Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun
d. Mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN
37. Salah satu lembaga yang berwenang untuk menjamin keberlangsungan sistem merit adalah KASN. Secara lebih jelas, kewenangan KASN adalah:
a. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan atau pelaksanaan sistem merit pada instansi pemerintah (materi manajeman ASN hal 37)
b. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam penindakan Pejabat yang Berwenang dan Pejabat Pembina Kepegawaian atas penyimpangan Sistem merit dalam pengelolaan ASN
c. Menyusun program kepegawaian secara nasional dan sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah
d. Membina dan menyelenggarakan pelatihan pegawai ASN berbasis kompetensi
38. Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan:
a. Analisis Jabatan dan Analisis Kebijakan
b. Analisis Kebijakan dan Analisis Beban Kerja
c. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (materi manajeman ASN hal 39)
d. Analisis Kepegawaian dan Analisis Kebijakan
39. Tujuan Whole-of-Government Accounts (WGA) sebagai salah satu bentuk WoG yang dikembangkan oleh HM Treasury yang mengkonsolidasikan akun instansi di sektor publik adalah:
a. Meningkatkan HDI index
b. Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas (materi WOG hal 42)
c. Menurunkan Pengangguran
d. Mengurangi Defisit
40. Dalam menjalankan amanah terkait dengan tugas pelayanan publik, berikut ini adalah beberapa jenis pelayanan yang diberikan, kecuali:
a. Pelayanan atas barang
b. Pelayanan atas jasa
c. Pelayanan administratif
d. Pelayanan Prima (materi pelayanan public hal. 16-17 dan materi WOG hal. 52)
41. Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah yang ditetapkan dengan:
a. Peraturan Daerah (Perda) (materi WOG hal. 61-62)
b. Peraturan Kepala Daerah
c. Instruksi Kepala Daerah
d. Keputusan Kepala Daerah
42. Salah satu produk WoG yang dilakukan adalah WGA atau Whole-of-Government Accounts diperkenalkan oleh negara:
a. Amerika Serikat
b. Inggris (materi WOG hal. 42)
c. Prancis
d. Australia
43. Kategori tingkat adaptasi negara-negara dalam mendukung WoG melalui penerapan teknologi informasi dapat dilihat dari ketersediaan hal-hal berikut ini, kecuali:
a. Chief Information Officer (CIO)
b. Interoperabilitas sektor publik,
c. Integrasi pelayanan online
d. Portal masing-masing kementerian dan lembaga (materi WOG hal. 46)
44. Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan mencapai target pembangunan nasional melaksanakan langkah strategis, yaitu:
a. Evaluasi kinerja daerah
b. Sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah (materi WOG hal 62)
c. Pemeriksaan keuangan daerah
d. Mendorong Kerjasama Daerah
45. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik, kecuali
a. Kecukupan Anggaran
b. Kualitas organisasi penyelenggara
c. Masyarakat (materi pelayanan public hal 13)
d. Birokrat
46. Berikut adalah definisi pelayanan publik, kecuali:
a. segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan di Pusat dan Daerah, dan di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan/atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat
b. proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan.
c. kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan
d. kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh swasta (materi pelayan public hal. 17-18 )
47. Apakah yang dimaksud dengan siklus pelayanan
a. Sebuah rangkaian peristiwa yang dilalui pelanggan sewaktu menikmati atau menerima layanan yang diberikan (Materi pelayanan public hal 17)
b. peristiwa yang dilalui pelanggan sewaktu menikmati layanan yang diberikan
c. Sebuah rangkaian peristiwa yang dilalui pemberi layanan sewaktu memberikan layanan
d. peristiwa yang dilalui pemberi layanan dan pelanggan
48. Berikut adalah makna dari "service"menurut Christoper H Lovelock, kecuali:
a. tidak berwujud
b. berlangsung sesaat
c. ada bentuk yang dapat dimiliki (materi pelayanan public hal 17)
d. dapat dirasakan
49. Pendekatan analisis yang digunakan dalam model pilihan public, salah satunya dengan menggunakan teori motivasi dengan pendekatan hierarki kebutuhan dari Maslow. Sebutkan salah satu hirarki kebutuhan manusia menurut Maslow:
a. Fisiologi
b. Espitomologi
c. Kekayaan diri
d. Motivasi
50. Ketika birokrasi sebagai penyelenggara pelayanan public memiliki keterbatasan dalam proses penyelenggaraan, siapakah actor lain yang dapat berperan untuk menggantikan?
a. Korporasi (Materi pelayanan public hal 56)
b. LSM
c. Masyarakat Umum
d. Universitas
Demikian Soal Dan Jawaban Evaluasi Akademik MOOC PPPK Tahun 2022 Paket 1
